Bisnis Padel Jakarta: 397 Lapangan, 185 Belum Berizin

Di Pulomas, Jakarta Timur, spanduk merah membentang di jalan permukiman: “Kami menolak keras lapangan padel.” Warga yang memasangnya berkata, menurut The Jakarta Post, lebih dari seratus mobil keluar-masuk lingkungan mereka setiap hari menuju dua lapangan padel yang berdiri sejak akhir 2024 di dekat rumah mereka.

Pertengkaran kecil di satu RT itu kini jadi gejala besar. Padel, olahraga raket yang dibawa ekspatriat ke Bali saat pandemi, menjelma bisnis dengan hitungan ratusan lapangan di Jakarta, lalu menabrak aturan tata ruang. Pertanyaannya bukan lagi apakah padel populer, melainkan apakah modelnya masih menguntungkan ketika izin, jam operasional, dan jarak dari rumah warga mulai dibatasi.

Ringkasnya: Jakarta memiliki sekitar 397 lapangan padel, dan 185 di antaranya belum punya persetujuan bangunan, menurut laporan The Jakarta Post dan Tempo. Sejak Februari 2026 Gubernur Pramono Anung menghentikan izin baru di kawasan permukiman, membatasi jam operasional hingga pukul 20.00, dan menutup lapangan tak berizin.

Seberapa Cepat Lapangan Padel Tumbuh di Indonesia?

Angkanya meloncat. IDN Research Institute, mengutip laporan industri Core & Court & Growell, mencatat jumlah lapangan di Indonesia naik 295 persen menjadi 947 pada 2025 dari 240 setahun sebelumnya, dan memproyeksikan tambahan 1.580 lapangan sepanjang 2026. Jakarta menjadi kota dengan lapangan terbanyak.

Hitungan bisnisnya menggoda. Menurut The Star, yang mengutip laporan Jakarta Post, membangun satu lapangan menelan Rp600 juta hingga Rp1,6 miliar. Sewa rata-rata Rp400.000–600.000 per jam, dengan pemakaian 8–12 jam sehari dan pendapatan kotor Rp60–90 juta per lapangan per bulan. Dengan angka-angka itu, perhitungan kasar redaksi menunjukkan modal bisa kembali dalam sekitar tujuh hingga 27 bulan — itu pendapatan kotor, belum dipotong sewa lahan, gaji, listrik, dan pajak.

Apa Isi Aturan Baru Padel di Jakarta?

Pada 24 Februari 2026, Pramono Anung memerintahkan penutupan semua lapangan tak berizin dan menyetop penerbitan izin baru di zona permukiman. Lapangan berizin yang sudah ada di kawasan hunian hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 dan setelah mencapai kesepakatan dengan warga. “Semua fasilitas baru harus berada di kawasan komersial,” kata Pramono, seperti dikutip The Star.

Dasar teknisnya menyusul sehari kemudian. Menurut kantor hukum SSEK yang diulas Conventus Law, Keputusan Nomor 16 Tahun 2026 yang diteken 25 Februari mensyaratkan lapangan padel berada di luar zona permukiman dan ruang terbuka hijau, berjarak minimal 160 meter dari zona permukiman, menghadap jalan selebar minimal 15 meter, terjangkau transportasi umum, dan menyertakan analisis tingkat kebisingan. Pelanggar dapat dikenai peringatan, penghentian sementara, hingga penutupan permanen.

• Jumlah lapangan Jakarta: sekitar 397; 185 belum punya persetujuan bangunan (per 23 Februari 2026)
• Batas jam operasional di kawasan hunian: pukul 20.00
• Jarak minimal dari zona permukiman: 160 meter
• Lebar jalan minimal: 15 meter
• Pajak: PBJT 10 persen atas sewa lapangan di Jakarta sejak pertengahan 2025

Apakah Padel Jakarta Gelembung yang Akan Pecah?

Tanda-tanda tekanan mulai terlihat. Tempo pada Desember 2025 mengutip pelaku industri yang menilai lapangan di Jakarta sudah cukup memenuhi permintaan, sementara pemilik baru belum punya basis pelanggan setia. IDN Research mencatat klub baru menawarkan uji coba gratis, okupansi sebagian tempat turun, dan satu lapangan terjual Rp199 juta pada Mei 2026.

Namun IDN Research juga menolak menyebutnya gelembung begitu saja: belum ada pengukuran independen jumlah pemain padel di Indonesia, sehingga klaim 20.000 pemain dan okupansi 76 persen dinilai tak sejalan dengan 947 lapangan. Sebagai pembanding, Swedia melonjak dari beberapa ratus menjadi lebih dari 4.200 lapangan dalam 36 bulan, lalu pada akhir 2024 lebih dari 100 fasilitas tutup dan 90 perusahaan padel bangkrut. Di sisi lain, data Playtomic dan PwC yang dikutip laporan itu menunjukkan retensi pemain 92 persen di pasar yang tumbuh paling cepat, termasuk Indonesia.

Untuk pembaca yang mengikuti padel dari sisi kompetisi, tren ini berjalan paralel dengan panggung elite: lihat Premier Padel Milan P1 2026 dan juara Coello/Tapia di Dusseldorf. Di Jakarta, panggungnya lebih sunyi: apakah lapangan baru bisa mengisi jam sepi tanpa melanggar jam malam dari kawasan hunian.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Padel Indonesia, Galih Dimuntur Kartasasmita, mendesak operator mematuhi aturan zonasi yang ia sebut tak bisa ditawar dan melibatkan warga sebelum membangun. Bagi operator yang bertahan, nasihat itu kini bukan sekadar etika, melainkan syarat izin.

Pertanyaan Umum

Berapa jumlah lapangan padel di Jakarta?

Sekitar 397 lapangan per Februari 2026, dan 185 di antaranya belum memiliki persetujuan bangunan gedung, menurut laporan The Jakarta Post, The Star, dan Tempo.

Boleh bangun lapangan padel di dekat rumah?

Menurut Keputusan 16/2026, lapangan padel harus di luar zona permukiman dan minimal 160 meter dari zona permukiman, dengan jalan lebar minimal 15 meter dan analisis kebisingan.

Berapa modal dan pendapatan satu lapangan padel?

Pembangunan Rp600 juta–1,6 miliar per lapangan, dengan pendapatan kotor Rp60–90 juta per bulan pada okupansi 8–12 jam sehari, menurut The Star. Angka itu belum dipotong biaya operasional.

Sumber

1. Jakarta padel boom rattles residential areas — The Jakarta Post, 27 Februari 2026
2. Padel boom rattles residential areas in Jakarta — The Star, 27 Februari 2026
3. From Boom To Boundaries: DKI Jakarta’s New Padel Restrictions — Conventus Law, 13 April 2026
4. Indonesia’s 2026 Padel Bubble: Which Side Is Actually Bursting? — IDN Research Institute, 10 Agustus 2026
5. Outlook Ekonomi 2026: Bisnis Padel Setelah Lapangan Menjamur — Tempo.co, Desember 2025